Pemprov DKI Dukung Satu Data Indonesia
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mensosialisasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi di Ruang Pola, Gedung Balaikota, Kamis (22/9). Kegiatan dibuka Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania.
Ketersediaan data yang baik akan mendorong partisipasi publik yang positif.
Dalam sambutannya, Atika mengatakan, sosialisasi ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam upaya mewujudkan tata kelola sekaligus mendorong keterbukaan transparasi dan pemanfaatan data.
Menurut Atika, dengan ketersediaan data yang baik akan mendorong partisipasi publik yang positif.
Pemprov DKI Adakan Penginputan Bersama Monitoring Sistem Pengawasan P3DNDiharapkan, Forum Satu Data ini dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola data berkualitas untuk pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan.
"Pemprov DKI selalu memegang teguh prinsip bahwa kebijakan disusun berdasarkan data. Forum ini dapat menjadi strategi yang signifikan sebagai tonggak dan fundamen yang melahirkan kebijakan pembangunan Pemprov DKI," kata Atika.
Sementara, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Agus Imam Rifusua menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini menampilkan narasumber dari Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi.
Kemudian, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Favten Ari Pujiastuti, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto; dan Satpel Pengelola Data Statitik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Octo Alexandro.
"Semua narasumber telah menyampaikan materi dengan baik. Kita juga mendapatkan ilmu untuk menentukan apa saja yang harus diperbaiki dan lakukan," ungkapnya.
Menurut Imam, saat ini data di Jakarta sudah dikelola dengan baik, namun yang perlu ditingkatkan yaitu keseragaman dan kevalidan data. Karena, setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) telah mempunyai data masing-masing yang belum disinkronisasikan jadi satu.
"Harapan kami, data jakarta bisa lebih terolah dengan baik. Kemudian bisa dibagikan dan dimanfaatkan bersama oleh setiap OPD. Jadi mereka lebih mudah untuk mengambil data yang telah seragam dan valid," tuturnya.
